3.SIMAK BMN
4.DASAR DASAR AKUNTANSI
5.SAK
6.SAP
7.SPIP & REVIU LK
8.PIUTANG PNBP
9.PKKIP
10.UUKN
11.BAS 2011
12.AKUNTANSI HIBAH LANGSUNG UANG
13.ANALISA LAPORAN KEUANGAN
14.MANAJEMEN ASET
15.TELAAH LAP KEUANGAN
16.PELAKSANAAN ANGGARAN
17. MANAJEMEN KAS
Anda ingin mengikuti Kursus / E-learning PPAKP secara online di BPPK.Depkeu.go.id ? silakan klik Judul Materi di bawah ini dan mendaftar jika masuk pertama kali.
=========================================================================
- Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. SAP meliputi prinsip pengakuan, pengukuran, dan pelaporan seluruh transaksi pemerintah yang disajikan pada laporan keuangan.
Materi Modul SAP disusun sesuai dengan urutan PP 24 yaitu Kerangaka Konseptual, Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Akuntansi Persediaan, Akuntansi Investasi, Akuntansi Aset Tetap, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akuntansi Kewajiban, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Persitiwa Luar Biasa dan Laporan Keuangan Konsolidasian serta Buletin Tekni 01 dan 04.
_____________________________________________________________________
- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) telah mengalami perubahan paradigma, dimana pada awalnya SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), konstruksi ulang atas pelaksanaan SAPP tersebut mengakibatkan perlu dibuat suatu Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN). Komponen SAPP berubah menjadi SAI dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dimana sistem ini akan membawahi seluruh transaksi Bendahara Umum Negara, yang di dalamnya termasuk transaksi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), sehingga peran dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menjadi jelas. Selain itu untuk memberi pemahaman atas proses akuntansi SiAP sejak awal sampai dengan proses pembuatan laporan keuangan dan pada akhirnya terjadi proses rekonsiliasi.
_____________________________________________________________________
- Materi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari Satuan Kerja pada bagian atau seksi perlengkapan/rumah tangga atau yang semacamnya sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga. SIMAK-BMN dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and balance antara arus uang dengan arus barang. Selain itu, SIMAK-BMN juga menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. Sehingga dengan demikian, dengan pelaksanaan SIMAK-BMN yang baik dan benar dapat memenuhi kebutuhan manajerial dan pertanggungjawaban sekaligus._____________________________________________________________________
- Penyajian dan Pengungkapan Piutang berhubungan dengan pemahaman tentang peristiwa yang menimbulkan piutang antara lain; Pungutan pendapatan, negara/daerah, perikatan, hubungan keuangan antar pemerintah, dan kerugian negara/daerah.
Selanjutnya, dari masing-masing peristiwa yang menimbulkan piutang diidentifikasi tentang jenis, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Pada bagian akhir dibahas tentang penghapustagihan piutang penyisihan piutang, pemberhentian pengakuan piutang, penghapustagihan piutang, penghapusbukuan piutang, dan recovery piutang yang telah dihapusbuku._____________________________________________________________________
- Materi ini menerangkan akan pentingnya penerapan manajemen kas yang baik terutama untuk meningkatan efisiensi, efektivitas dan pengendalian atas aliran kas negara. Manajemen kas di Indonesia semakin penting karena pemerintah Indonesia mengalami cash mismatch dimana saat penerimaan kas dalam jumlah besar tidak sama dengan waktu pengeluarannnya. Selain itu diharapkan juga dengan manajemen kas yang lebih baik akan terjadi percepatan penyerapan APBN. Secara khusus manajemen kas berfungsi untuk memastikan ketersediaan dana pada rekening pemerintah guna memenuhi pembayaran kegiatan APBN, selain hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 2004.
_____________________________________________________________________
- PP Nomor 6 tahun 2006 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan BMN (BMN) yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2006 diharapkan pengelolaan BMN/D semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun pengelolaannya, sehingga pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan serta pengamanan BMN/D dimasa mendatang dapat lebih efektif dan efisien.
_____________________________________________________________________
- Mata pelajaran ini membahas dan mengurai pelaksanaan anggaran yang merupakan salah satu tahap dari siklus anggaran, yaitu setelah tahap penyusunan dan penetapan anggaran sampai dengan tahap pertanggungjawaban anggaran. Kegiatan pelaksanaan anggaran yang berjaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh para pejabat instansi kementrian Negara/lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa anggaran maupun di intansi kementrian keuangan selaku bendahara umum negara/kuasa bendahara umum Negara, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
_____________________________________________________________________
- Materi Modul Pandangan Umum Pengelolaan Keuangan Negara ini disusun dalam rangka memberikan pemahaman umum mengenai pengelolaan keuangan negara. Sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan negara, materi dimulai dengan perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan penganggaran. Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan anggaran dibahas mengenai perbendaharaan, pengelolaan aset, akuntansi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan, serta berakhir dengan pertanggungjawaban hasil pengelolaan keuangan negara.
_____________________________________________________________________
- Analisa laporan keuangan merupakan metode dan teknik analisa rasio keuangan pada laporan keuangan baik neraca maupun laporan realisasi anggaran baik analisa secara horisontal maupun vertikal. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos jika diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya. Dengan menerapkan metode analisa terhadap laporan keuangan, data-data yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah dimengerti. Analisa rasio keuangan meliputi analisa pertumbuhan masing-masing pos dalam laporan keuangan, analisa proporsi pos-pos dalam laporan keuangan, analisa varians (selisih) antara anggaran dengan realisasi anggaran dan evaluasi hasil perhitungan, interpretasi dan prediksi pos-pos dalam laporan keuangan.
_____________________________________________________________________
- Mata ajar Dasar-Dasar Akuntansi ini bertujuan membahas pengertian akuntansi, siklus akuntansi, persamaan dasar akuntansi, analisis transaksi, basis akuntansi, akuntasi kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, hutang dan ekuitas pada perusahaan komersial. Pemberian materi ini diharapkan dapat memberikan peserta landasan berpikir sebelum mempelajari akuntansi pemerintah. Pengetahuan akan Dasar-Dasar Akuntasi ini akan memperoleh pendalaman setelah peserta mempelajari penerapan pada akuntansi pemerintah.
_____________________________________________________________________
- Hubungan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja dengan Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Anggaran
- Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- Jenis-Jenis Laporan Keuangan
- Proses Penyusunan Laporan Keuangan
- Pernyataan Tanggung Jawab dan Pernyataan Telah Direviu atas Laporan Keuangan
- Bentuk dan Isi Laporan Kinerja
- Sistem Akuntantabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
_____________________________________________________________________
- Modul mata pelajaran Perencanaan dan Penganggaran APBN berisi tentang perencanaan dokumen anggaran secara menyeluruh dimulai dari dasar hukum dan siklus APBN, tiga pilar penganggaran, proses penyusunan anggaran, sampai dengan penjelasan formulir RKA-KL. Modul mata pelajaran ini dibagi dalam 4 sesi yang masing-masing sesi saling terkait satu sama lain, dari dasar hukum penyusunan anggaran sampai dengan penjelasan pengisian formulir RKA-KL.
_____________________________________________________________________
